Sabtu, 15 September 2012

MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP DKP NTB


K E R A N G K A   A C U A N   K E R J A   (K A K)
PENGADAAN JASA KONSULTAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK DAN RENCANA PENGUSAHAAN MINAPOLITAN, KAJIAN KELEMBAGAAN BISNIS DAN TEKNIS PENGELOLAAN KAWASAN MINAPOLITAN
 
1.LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No PER 12/MEN/2012 minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan. Kawasan minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa dan/atau kegiatan pendukung lainnya.   Melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP 32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan telah ditetapkan sejumlah 197 Kabupaten/Kota di 33 Provinsi sebagai daerah pengembangan kawasan minapolitan.  Kawasan minapolitan di Provinsi NTB direncanakan antara lain di : Kab. Lombok Timur, Kab. Bima, Kab Lombok Barat, Kab. Sumbawa, Kab Lombok Tengah, dan Kab Sumbawa Barat.  Mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut lokasi kegiatan persiapan kawasan minapolitan tahun 2012 di provinsi NTB berbasis di Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok.
Minapolitan merupakan program pengembangan kawasan ekonomi perikanan terintegrasi yang meliputi produksi, pengolahan dan pemasaran komoditas perikanan.  Melaui konsep terintegrasi minapolitan berbasis kawasan tersebut diharapkan mampu untuk menekan biaya operasional nelayan maupun pelaku usaha swasta lainnya dimana kawasan minapolitan berusaha untuk menempatkan nelayan dan pelaku usaha swasta disektor perikanan berada dalam satu kawasan yang sama.
Secara konseptual minapolitan mempunyai 2 unsur utama yaitu, 1). Minapolitan sebagai konsep pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah dan 2). Minapolitan sebagai kawasan ekonomi unggulan dengan komoditas utama produk kelautan dan perikanan.  Konsep minapolitan didasarkan pada 3 asas, yaitu 1). Demokratisasi ekonomi kelautan dan perikanan pro rakyat, 2). Keberpihakan pemerintah pada rakyat kecil melalui pemberdayaan masyarakat, dan 3). Penguatan peran ekonomi daerah dengan prinsip daerah kuat-bangsa dan Negara kuat. Kawasan minapolitan dapat berbasis perikanan budidaya, perikanan tangkap ataupun pengolahan perikanan atau kombinasi dari ketiga bidang tersebut sehingga dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan karakteristik bidang yang bersangkutan. Konsep minapolitan di Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok berbasis perikanan tangkap. 

2.            MAKSUD DAN TUJUAN

a.      Maksud
Maksud dari kegiatan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang hasil kajian terhadap semua aspek utama pengembangan kawasan minapolitan sebagai data dasar serta diperolehnya proyeksi arah, scenario, dan tahapan pengembangan kawasan minapolitan.
b.     Tujuan
Tujuan umum dari kegiatan ini adalah menyusun kerangka dasar (plat form) bagi pelaksanaan pembangunan kawasan minapolitan dengan basis di Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok dalam bentuk Rencana Induk, Rencana Pengusahaan dan Rencana Tindak (Kajian Kelembagaan Bisnis dan Teknis Pengelolaan Kawasan Minapolitan).
Tujuan khusus dari kegiatan ini antara lain :
1.      Mengkompilasi berbagai data kondisi detail Kawasan Minapolitan Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok meliputi kondisi geografis, bio-fisik, perekonomian, social-budaya, sarana dan prasarana dan kelembagaan.
2.      Menyusun rencana Tata Ruang Kawasan Minapolitan PP Labuhan Lombok.
3.      Menyusun masterplan kawasan minapolitan PP Labuhan Lombok
4.      Menyusun program-program strategis yang berkaitan dengan penataan ruang kawasan minapolitan PP Labuhan Lombok.

3.            TARGET / SASARAN

Target/sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah tersedianya laporan hasil study tentang pengembangan kawasan minapolitan di PP Labuhan Lombok Kabupaten Lombok Timur, yaitu berupa Rencana Induk, Rencana Pengusahaan dan Rencana Tindak (Kajian Kelembagaan Bisnis dan Teknis Pengelolaan Kawasan Minapolitan).


4.            SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

a.      Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan ini berasal dari APBN Tahun 2012 yang dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Prov NTB (03) TA 2012.

b.      Total perkiraaan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (RKA KL) Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Prov NTB (03) adalah sebesar Rp 50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH).

5..            RUANG LINGKUP PENGADAAN/LOKASI DAN DATA FASILITAS PENUNJANG

1.      Membuat kajian potensi kawasan minapolitan yang terdiri dari :
·         Sumberdaya alam dikawasan minapolitan dan sekitarnya
·         Keberadaan unit usaha Kelautan dan Perikanan (produksi, pengolahan dan pemasaran di dalam kawasan minapolitan)
·         Ketersediaan sumberdaya manusia dan kelembagaan yang terkait dengan pengelolaan pengembangan kawasan
·         Sarana dan prasarana pendukung pengembangan kawasan.
2.      Membuat kajian mengenai Rencana Pengusahaan dan Rencana Tindak (Kajian Kelembagaan Bisnis dan Teknis Pengelolaan Kawasan Minapolitan) serta peluang pengembangan kawasan minapolitan Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok.

6.            PRODUK YANG DIHASILKAN DAN MANFAAT

Produk dari kegiatan ini berupa hasil kajian pengembangan kawasan minapolitan di Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok berupa rencana induk, rencana pengusahaan, dan rencana tindak.  Laporan hasil study tersebut disampaikan dalam bentuk 1). Laporan Pendahuluan sebanyak 2 buku asli dan 5 buku copy, 2). Laporan Akhir sebanyak 4 buku asli dan 5 buku copy.  Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari produk kegiatan ini adalah bahwa dokumen tersebut dapat berfungsi sebagai bahan referensi, rujukan serta pedoman untuk pelaksanaan program pengembangan kawasan minapolitan lebih lanjut serta mampu memberikan rekomendasi dan arahan system pengembangannya.






7.            WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana induk dan rencana  pengusahaan minapolitan, kajian kelembagaan bisnis dan teknis pengelolaan kawasan minapolitan diperkiranakan akan memerlukan waktu 60 hari kalender (atau 2 bulan).

8.            TENAGA AHLI YANG DIBUTUH

Tenaga ahli yang diperlukan utuk melaksanakan kegiatan ini antara lain minimal meliputi :
1.      Tenaga Ahli kepala sekaligus sebagai Ketua Tim (Team Leader) ahli Ekonomi Pembangunan dengan latar belakang pendidikan minimal (S1) Ekonomi Pembangunan dengan pengalaman pekerjaan minimal 7 tahun;
2.      Tenaga Ahli, Ahli Kelautan dan Perikanan dengan latar belakang pendidikan minimal (S1) Kelautan dan Perikanan dengan pengalaman pekerjaan minimal 7 tahun;
3.      Tenaga Ahli, ahli desain tata ruang wilayah dengan latar belakang pendidikan minimal (S1) Teknik Planologi dengan pengalaman pekerjaan minimal 6 tahun.
4.      Tenaga penunjang yang terdiri dari asisten tenaga ahli, surveyor, operator computer dan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan jumlah keseluruhan yang diperlukan.

9.        PENDEKATAN DAN METODELOGI
Dalam kaitannya dengan pemahaman terhadap tujuan dan sasaran pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana induk dan rencana  pengusahaan minapolitan, kajian kelembagaan bisnis dan teknis pengelolaan kawasan minapolitan maka pendekatan umum yang terpenting adalah terhadap aspek-aspek :
-          Validitas data
-          Metode analisa data
-          Penentuan skala prioritas, dan
-          Penyusunan rekomendasi

10.        SPESIFIKASI TEKNIS
Spesifikasi dalam penyusunan laporan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut :
1.      Laporan Pendahuluan merupakan hardcopy pelaksanaan sebanyak 2 (dua) buku asli ukuran kertas A4 80 gram dicetak berwarna dan dijilid spiral dan 5 (lima) buku copy.
2.      Laporan Akhir merupakan hardcopy pelaksanaan sebanyak 4 (empat) buku asli ukuran kertas A4 80 gram dicetak berwarna dan dijilid spiral dan 5 (lima) buku copy.
3.      Hardcopy Gambar Rencana Pengembangan Kawasan Minapolitan Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok sebanyak 5 (lima) eksemplar ukuran kertas A3 – A0,  70 – 80 gram (asli) dicetak berwarna, dan softcopy peta digital pengembangan kawasan minapolitan direkam dalam bentuk Compact Disc (CD).
4.      Album Photo dokumentasi kegiatan sebanyak 1 (satu) buah dicetak berwarna ukuran 3R – 5R (sesuai kebutuhan) dan seluruhnya dimasukkan ke album photo.
5.      Softcopy Laporan Pelaksanaan (Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir), Gambar Rencana Pengembangan, serta photo-photo kegiatan dalam bentuk CD/DVD sebanyak 5 (lima) keping   dan flashdisc sebanyak 1 (satu) buah.

11.        LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN
Laporan yang harus dipenuhi dalam pengadaan jasa konsultansi penyusunan rencana induk dan rencana  pengusahaan minapolitan, kajian kelembagaan bisnis dan teknis pengelolaan kawasan minapolitan, meliputi :
a.      Laporan Pendahuluan  
Laporan ini pada intinya memuat berbagai aspek berkaitan dengan rencana kerja (work plan) konsultan berdasarkan hasil kunjungan, survey dan pengamatannya ke lokasi pekerjaan (project area) dan juga wilayah sekitar lokasi pekerjaan (study area) untuk selanjutnya dituangkan minimal memuat hal-hal, antara lain sebagai berikut :
-          Gambaran umum Lokasi Pekerjaan
-          Pola pikir tahapan pelaksanaan kegiatan berikut masing-masing metodeloginya dan berbagai referensi yang digunakan termasuk rencana penggunaan program-program aplikasi computer yang akan dipakai (word, excel, dll)
-          Rencana kerja (work plan) konsultan dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan hasil penjabaran Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini berikut hasil survey lapangan yang meliputi aspek-aspek : perencanaan dan (termasuk langkah-langkah rencana kerja dalam upaya menanggulangi permasalahan yang akan timbul)
-          Penjadwalan untuk setiap tahap kegiatan beserta produk keluarannya.
-          Nama, kualifikasi dan klasifikasi lingkup penugasan serta jadwal tenaga ahli yang akan dikerahkan.
Laporan ini dikonsultasikan ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan menjadi pedoman / acuan kerja dalam pelaksanaan proses kegiatan selanjutnya hingga akhir penyelesaian pekerjaan.

b.      Laporan Akhir  minimal memuat :
-          Keseluruhan dokumen penyusunan rencana induk dan rencana  pengusahaan minapolitan, kajian kelembagaan bisnis dan teknis pengelolaan kawasan minapolitan di Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok Kab Lombok Timur.
-          Rencana tindak lanjut yang meliputi :
a.      Rekomendasi komprehensif dan operasional dalam rangka pengembangan kawasan minapolitan Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok Kab Lombok Timur
b.      Pola pengembangan bisnis di kawasan minapolitan yang memungkinkan untuk dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek-aspek kerjasama dengan pihak berkepentingan lainnya.
Sebelum digandakan Laporan Akhir terlebih dahulu dipresentasikan dalam suatu forum yang dihadiri oleh unsur-unsur terkait dalam pengembangan kawasan minapolitan.

12.        KETENTUAN LAIN-LAIN
a.      Pengertian Penggunaan Jasa Konsultan
Ketentuan lain yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan kegiatan ini melalui penggunaan Jasa Konsultan, adalah bahwa :
1). Setelah melalui bentuk ikatan hukum perjanjian (kontrak), maka segala pengadaan peralatan, barang dan material beserta segala bentuk keluarannya sebagai hasil rekanan jasa konsultan terpilih yang sepenuhnya atas beban biaya anggaran kegiatan ini, pada prinsipnya adalah merupakan milik Pemberi Tugas yang harus diserahkan nantinya pada masa akhir pekerjaan.
2).  Berkenaan dengan ketentuan diatas, maka rekanan konsultan tidak dapat memberikan dan/atau meminjamkan segala peralatan, barang dan material beserta segala bentuk kelaurannya  kepada pihak ketiga tanpa seizing pihak Pemberi Tugas (yang dalam hal ini diwakilkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen)
3). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sepanjang berkaitan dengan kegiatan ini, maka keberadaan rekanan jasa konsultan terpilih akan bertindak sebagai salah satu unsur pembantu Pemberi Tugas yang menyandang tugas dan tanggungjawab yang sama, sehingga dalam setiap bentuk tindakannya harus selalu dibawah koordinasi Pemberi Tugas.
4).  Ketentuan lain yang belum termuat dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini (seperti : tahapan dan besaran porsi pembayaran dll) akan diuraikan secara lebih rinci dalam naskah perjanjian/kontrak.
b.      Fasilitas yang disediakan Pemberi Tugas
Pemberi Tugas pada prinsipnya akan memfasilitasi segala keperluan rekanan yang bersifat akan memperlancar kegiatan, seperti ; perolehan data dasar, peta awal, rekomendasi atau surat pengantar dalam rangka koordinasi di lapangan dengan instansi terkait dll.
Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat dalam rangka memberikan kejelasan paling tidak secara garis besarnya kepada semua pihak yang berkepentingan terhadap kegiatan ini, baik maksud, tujuan, sasaran yang akan dituju. Segala bentuk materi dan makna yang telah disusun dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini masih belum dapat dikatan sempurna, oleh karenanya segala masukan dan tanggapan dari berbagai pihak terkait sangat diharapkan guna manfaat kesempurnaannya.





Tidak ada komentar:

Poskan Komentar